KEINGINAN UNTUK PULANG: KECEMASAN DAN AMBIVALENSI DALAM NOVEL MISS LU KARYA NANING PRANOTO

Novi Diah Haryanti
[email protected]
Makalah yang telah dipresentasikan pada Konfrensi Internasional Kesusastraan HISKI 
di UPI Bandung 2009  

ABSTRAK
Pascalengsernya Soeharto, berbagai macam karya sastra muncul kepermukaan membawa isu-isu yang “terpendam” selama berpuluh-puluh tahun. Salah satu isu yang sering diangkat ke dalam cerita adalah tragedi’65, yang tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga menimbulkan rasa traumatis terhadap korban hidup yang tersisa. Selain ‘menyapu’ mereka yang dianggap tercemar oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), sasaran lain tragedi ini adalah etnis Tionghoa.
Esai ini bertujuan untuk memperlihatkan proses peliyanan yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa dan membongkar pemakanaan nasionalisme –secara sempit– yang dilakukan pemerintah untuk mengindonesiakan etnis Tionghoa dalam novel Miss Lu (2003) karya Naning Pranoto. Metode deskriptif analisis dengan perspektif multikulturalisme digunakan untuk melihat wacana nasionalisme dan  oposisi biner “pribumi vs nonpribumi” dalam novel.
Berdasarkan pembacaan terhadap Miss Lu, tampak sikap ambivalen pemerintah terkait etnis Tionghoa. Di satu sisi pemerintah berusaha “mengindonesiakan” mereka, namun di sisi lain membuat berbagai aturan yang mempertegas perbedaan antara pribumi dengan etnis Tionghoa sebagai nonpribumi (other). Dengan demikian, pemaknaan kembali kata nasionalisme menjadi penting di tengah upaya mewujudkan Indonesia yang multikultur. 

Kata kunci: identitas, other, nasionalisme, etnis Tionghoa.    
 
Pendahuluan
            Selepas tumbangnya rezim Orde Baru, berbagai macam karya sastra muncul kepermukaan membawa isu-isu yang “terpendam” selama berpuluh-puluh tahun. Salah satu isu yang sering diangkat ke dalam cerita adalah tragedi’ 65, yang tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga menimbulkan rasa traumatis terhadap korban hidup yang tersisa. Mereka yang dianggap komunis menjadi sasaran ‘pembersihan’ yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Selain ‘menyapu’ mereka yang dianggap tercemar oleh gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), sasaran lain tragedi ini adalah etnis Tionghoa.
Miss Lu; Puteri Cina yang Terjebak Konflik Etnik dan Politik karya Naning Pranoto adalah salah satu novel yang menyinggung tentang tragedi 65. Selain berbicara mengenai isu 65, novel ini juga memperlihatkan proses peliyanan yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa. Berbagai upaya pemerintah untuk mengindonesiakan etnis Tionghoa dengan aturan yang berbau rasialis pun tampak dalam novel ini. Selain itu, saya juga akan membongkar pemaknaan nasionalisme –dalam artian sempit – yang dilakukan negara (pemerintah) sehingga atas nama nasionalisme dan ideologi bersama, negara berhak “menertibkan” warga yang tidak sepaham (“bandel”).  
            Cerita Miss Lu dimulai dengan keinginan Miss Lu Tua (Nyah Lu) kembali ke Indonesia dan “bernolstalgia” di Malang atau Surabaya tepatnya di daerah Kembang Jepun, bekas rumah orang tuanya. “Dipulangkannya” Miss Lu Tua ke Cina karena dirinya tidak mau menggati nama Cinanya menjadi nama Indonesia untuk membuktikan sikap nasionalisme dan kecintaanya terahadap Indonesia. Sikap tersebut dianggap pemerintah Soekarno membangkang dan melanggar hukum, sehingga Miss Lu Tua dipulangkan ke Guang Dong, Cina.
            Setelah kembali ke Cina, Miss Lu Tua mendapat berita kematian suaminya yang disiksa karena dianggap bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal  itu menimbulkan trauma dalam diri Miss Lu Tua hingga ia mengalami ketakutan berlebih untuk datang ke Indonesia, takut diciduk karena dianggap komunis dengan latar belakang Cinanya. Malangnya, ketika di Cina ia merasakan Revolusi Kebudayaan yang diberlakukan Mao Zedong. Ketaatannya menganut agama Kong Hu Cu, membuat ia mengalami penyiksaan oleh red-guard, pengawal merah antek-antek Mao.
            Dua kejadian traumatis dalam hidupnya tersebut membuat, Miss Lu Tua membenci dunia politik. Pengalaman pahit dengan pemerintah Indonesia membuat Miss Lu Tua hanya bisa mengingat dan memendam keinginannya untuk kembali “pulang” ke Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia membuat ia di vonis “gila” oleh dokter karena tergila-gila dengan Indonesia.
            Saya melihat ada kesamaan ide novel yang ditulis oleh Naning Pranoto dengan karya Jhon Okada bertajuk No-No Boy (1957). Dalam esai yang ditulis Stan Yogi “You Had to Be One or the Other”: Oppositions dan Reconciliation in Jhon Okada’s No-No Boy, Yogi membongkar bagaimana Okada menggambarkan identitas Japanese-Americans sebagai model minoritas mengalami bentuk-bentuk kekerasan berbasis ras.[1] Okada mengeksplore “gray areas” lewat tokoh Ichiro yang selalu mendefinisikan dirinya sebagai “Japanese” dan “American”. Serta  menampilkan tokoh Kenji yang berupaya membuktikan bahwa walaupun dirinya “Japanese” he was not Japanese” kepada dunia.
            Keharusan untuk menjadi, ini juga terlihat dalam novel Miss Lu. Kebijakan pemerintah terkait orang Tionghoa –salah satunya mengenai ganti nama- memberikan pilihan (bahkan paksaan) bagi mereka untuk mengganti nama Tionghoanya menjadi lebih Indonesia. Ganti nama tersebut dilakukan untuk membuktikan keindonesiaan mereka –menjadi bagian dari Indonesia. Jika mereka tidak mau mengganti namanya, maka pemerintah akan “mengembalikan” mereka karena dianggap tidak nasionalis atau memutuskan tidak menjadi warga negara Indonesia. Dalam kasus Miss Lu Tua, dia memilih untuk tidak berganti nama dan “dipulangkan” ke Cina, sedangkan suaminya mengganti nama dan tinggal di Indonesia.
Melani Budianta (2003) mengungkapkan identitas suatu komunitas dikukuhkan dengan menentukan siapa yang berhak memilikinya. Konsep asli, pendatang, orang asing, secara hirakis menunjukan hak kepemilikikan terhadap suatu komunitas, baik dalam tataran lokal maupun nasional. Bahkan, proses pembentukan identitas kelompok seringkali dilakukan dengan mengontraskan identitas kelompok tersebut dengan yang dianggap bukan termasuk di dalam kelompoknya (“mereka” vs “kita”).[2] Identitas Indonesia akan selalu berada dalam ruang tarik ulur yang bergerak yakni ruang ketiga atau ruang ambang (Supriyono, 2004: 152). Dengan ruang ketiga tersebut Homi K. Bhabha berusaha menghindari oposisi biner yang konfrontatif atau saling menaklukan, serta mengambil wajah dari hibriditas atau persilangan budaya, yang memunculkan diri dalam budaya, ras, dan bahasa.
Hibriditas sebagai suatu istilah yang kerap dipakai dalam membicarakan diaspora, mengacu pada identitas rasial etnik yang muncul dari perkawinan campur, atau produk budaya (karya seni, gaya hidup, busana, bahasa), yang menunjukan campuran genre atau unsur budaya yang berbeda (Budianta, 2007).   Supriono (2004) memberi contoh “pembentukan” budaya Jawa yang dapat dilihat dari pakaian dan bahasa di mana pengaruh Eropa terlihat sangat kuat. Sehingga Jawa yang terlihat saat ini adalah Jawa hasil hibridisasi yang panjang dan masih berlangsung sampai sekarang. Hibridisasi ini yang membuat Bhabha mengklaim bahwa gagasan kemurnian sulit diterima bahkan tidak mungkin diterima.
Salah satu contoh upaya menjaga gagasan kemurnian (keaslian) adalah masih berlakunya oposisi biner Indonesia >< non-Indonesia (pribumi vs turunan/asing). Keturunan etnis Cina yang masih dianggap “asing” atau other menurut Supriono menunjukan kegagalan asimilasi yang terjadi pada etnis Cina. Kebijakan (policy)  selepas 1955 bahkan tragedi 1998 memperlihatkan etnis Cina di Indonesia secara rasial masih dianggap bukan WNI, dipertentangkan dengan pribumi, dan ‘dilabel’ non pribumi sehingga patut diperlakukan secara berbeda.
           
Etnis Tionghoa sebagai the Other
            Keberadaan orang Tionghoa pertama kali di Nusantara sebenarnya tidaklah jelas. [3] Leo Suryadinata (1999) mencatat, sampai akhir abad ke-19, kebanyakan etnis Tionghoa di Jawa berasal dari Provinsi Hokkian (Fujian) di Cina Selatan. Terbatasnya jumlah wanita Tionghoa sebelum abad ke-19,  membuat lelaki etnis Tionghoa mengawini wanita pribumi. Keturunan kawin campur ini, menghasilkan masyarakat peranakan yang tidak lagi menguasai bahasa Cina melainkan berbicara dengan bahasa daerah Indonesia. Gambaran mengenai kawin campur etnis Tionghoa dan pribumi dalam novel terlihat dari kutipan berikut.             
                 “Waktu ia merantau ia membawa istrinya karena mereka pengantin baru... tetapi teman-temannya dari Guang Dong maupun Fujian pada umumnya menikah dengan perempuan pribumi.” (Pranoto, 2003: 120)      

            Dari kutipan tersebut, kita mengetahui bahwa walaupun pada umumnya etnis Tionghoa yang datang dari Guang Dong menikah dengan perempuan pribumi, tokoh ia (Wang Shu Zhua) tidak melakukan kawin campur dengan pribumi, namun membawa istrinya (Miss Lu) turut serta ke Indonesia. Kutipan ini menjadi penting karena membawa kita pada kemungkinan alasan mengapa Miss Lu tidak mau mengganti nama Cinanya, yaitu karena darah Cina mengalir deras dalam dirinya. Ia bukan peranakan Tionghoa, namun golongan yang kemudian di sebut “totok” atau “asli Cina” walau tidak menutup kemungkinan ia menjadi “lebih Indonesia” dibandingkan pribumi yang menganggap dirinya “asli Indonesia”. Sedang suaminya, mau mengganti namanya karena jatuh cinta dengan pribumi bernama Supiyah, sehingga proses “mengindonesiakannya” menjadi lebih mudah.     
             Sejarah mencatat, proses “pecinaan” kembali (resinization) masyarakat peranakan Tionghoa terkait kebangkitan nasionalisme Tionghoa di abad ke-20, tidak berhasil karena pemerintah kolonial merangkul peranakan Tionghoa dengan membuka sekolah dan mencabut peraturan yang tidak disukai oleh etnis Tionghoa. Berbagai  persepsi dan kebijaksanaan yang dibuat pemerintahan kolonial, menurut Suryadinata, membuat masyarakat Tionghoa di Jawa yang terpecah dalam dua kelompok, yaitu peranakan yang merupakan hasil kawin campur dan sudah menyerap unsur lokal (pribumi), dengan totok yang masih berbudaya Cina. Meskipun secara budaya peranakan lebih dekat dengan pribumi, namun kelompok pribumi menganggap kedua-duanya “asing” atau Other. Persepsi tersebut dikukuhkan oleh berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang membuat perbedaan etnik Tionghoa dan pribumi semakin besar. Kebijaksanaan pemerintahan konial tersebut semisal, Sistem Opsir (Kapitan Cina), sistem permukiman dan pas jalan, sistem status, terakhir kebijakan ekonomi dan orang Tionghoa.
            Dalam novel Miss Lu, tokoh utama Miss Lu Tua (Nyah Lu) hadir lewat cerita Miss Lu muda atau Bella Margarita Alexandra Gomez-Lu, yang merupakan sosok hibrid, campuran Amerika Latin -karena sang ayah Armando Gomez, berasal dari Brazil –dan berdarah Lu dari Fujian-Bumi Sang Naga, Tiongkok bagian selatan, yang merupakan surga pertanian. Dengan “hibriditas” identitasnya, Miss Lu Muda bergerak lincah memasuki “ruang ketiga” yang memungkinkan ia bisa menjadi sangat Chinese, Brazilian, atau menggabungkan keduannya. Sosok Miss Lu Muda, terlihat dari kutipan berikut.
     “...oma saya Chinese –Cina. Kami memang orang Cina,”
     “Anda sama sekali tidak mirip Chinese. Anda seperti gadis Mesir atau... gadis Amerika Latin,”
     “...anda benar, saya seperti gadis Amerika Latin ... tapi bagaimana pun saya berdarah Lu....”  (Pranoto, 2003: 6)

            Tidak hanya menjadi Chinese dan Brazilian, gerak lincah Miss Lu Muda juga terlihat dari pengetahuannya tentang kebudayaan Jawa yang didapat dari sang Oma. Walaupun tidak memiliki darah Indonesia, Miss Lu Muda menjadi “agak Jawa” karena kecintaan omanya pada Indonesia (Jawa) yang membuat ia secara tak sadar mempelajari budaya Jawa bahkan merapkannya. “Kejawaan” Miss Lu Muda tampak dari keluesannya menyapa dalam bahasa Jawa, pengetahuannya tentang budaya Jawa (Indonesia), bahkan kegemarannya mendengarkan cerita mahabarata hingga ia mengidolakan Pandawa Lima. Walaupun lebih menyukai nama Miss Lu, wajahnya tidak lantas memperlihatkan kecinaannya, belum lagi Miss Lu Muda memiliki aksen yang khas Amerika sehingga mengaburkan (blurred) kecinaannya. Kedekatannya dengan oma, membuat Miss Lu Muda berencana untuk mewujudkan keinginan sang oma untuk menengok “rumahnya” di Indonesia. Lewat rencana Miss Lu Muda inilah, satu demi satu peristiwa politik yang dialami sang oma terbuka dan menggulirkan cerita.  
            Berbeda dengan Miss Lu Muda yang lahir dari kawin campur Brazil-Cina, sehingga dengan leluasa menganti identitasnya, sosok Miss Lu Tua merupakan Cina totok yang datang dari Guang Dong bersama suaminya. Namun, berbeda dengan kebanyakan Cina totok, Miss Lu Tua menghayati hidupnya sebagai bagian dari masyarakat Jawa. Perkenalan Miss Lu Tua dengan budaya Jawa terlihat dari penyataan Miss Lu Muda sebagai berikut.
     “...oma saya dapat banyak teman di Sidoarjo. Teman-temannya itu bukan kalangan orang Cina. Anak-anak Jawa. Dari mereka ini oma saya banyak mengenal kebudayaan Jawa. Oma saya ikut nonton wayang, ludruk, srandul, gandrung Banyuwangi... singkat kata, Oma saya merasa bukan anak Cina, tapi anak Jawa. Bahkan ia juga sekolah dengan anak-anak Jawa di sekolahan Ongko Loro.” (Pranoto, 2003:136)

            Perepresentasian kejawaan Miss Lu Tua juga tampak lewat kefasihannya bahasa Jawa halus ala Yogyakarta dan cara berbusananya dengan stelan kebaya, rambut konde gulung serta kain bermotif parang dan warna soga. Tampilan tersebut, memperlihatkan keindonesiaan (kejawaan) Miss Lu Tua yang tampak kontras dengan pilihannya untuk tetap mempertahankan nama Cinanya. Tidak hanya itu, kedekatannya dengan tanah (masyarakat) Jawa juga diperlihatkan Miss Lu Tua dengan mempekerjakan pribumi dan menjadi pengayom bagi para petani yang mengelola sawahnya yang mencapai puluhan hektar. Apa yang dilakukan Miss Lu Tua, membuat dia boleh dikatakan “terlepas” dari lingkungan di Pecinan-Kembang Jepun, maupun Pecinan di Malang. Bahkan dengan bangga, Miss Lu Tua mengatakan sudah jadi wong Jawa atau wong desa.  
            Pilihan “menjadi” wong Jawa dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan Miss Lu Tua, tidak lantas menempatkannya sebagai bagian dari masyarakat Jawa karena etnis Tionghoa tetap “asing” –menjadi the Other – bagi pribumi. Hal tersebut dikarenakan usaha pemerintah Indonesia yang terus-menerus mencoba mengintergrasikan bahkan mengasimilasikan orang Tionghoa ke dalam tubuh “bangsa Indonesia”, yang ditafsirkan sebagai pribumi. Walau demikian, Suryadinata melihat kebijakan asimilasi pemerintah tersebut, sebenarnya terbagi menjadi dua unsur yaitu asimilasi dan pemisahan. 
            Pada masa Soekarno dan Soeharto berbagai kebijakan “asimilasi” diambil pemerintah diantaranya kebijaksaan politik, kebijaksanaan kebudayaan dan pendidikan, serta kebijaksanaan tentang agama minoritas. Alih-alih melakukan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan yang sangat rasialis yaitu Peraturan Pemerintah No.10 (PP-10) mengenai pelarangan berdagang eceran bagi etnis Tionghoa, pada November 1959. Tentu saja, peraturan tersebut memukul telak etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Naning Pranoto menggambarkan perasaan etnis Tionghoa lewat sosok Miss Lu Tua dalam kutipan berikut.
                 “...ia benar-benar kecewa terhadap policy –yang ada, yang disosialisasikan oleh Mister Soebandrio. Kekecewaannya itu, berdasarkan pikirannya yang merasa bahwa oma saya itu bukan pengusaha Cina yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Ia menciptakan lahan usaha untuk orang-orang pribumi dari kalangan bawah –wong cilik....” (Pranoto, 2003: 144)
           
            Dalam praktiknya PP-10 tidak hanya melarang etnis Tionghoa untuk berdagang eceran tapi juga melarang mereka untuk bertempat tinggal.[4] Pelaksanaan PP-10 juga menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik RI-RRT. Menurut Setiono, lebih dari 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia untuk bermukim kembali di Tiongkok. Ekses dari PP-10 juga dirasakan oleh Miss Lu Tua, karena pada akhirnya ia harus menutup usaha dagangnya dan membuat para pekerja yang notabene pribumi mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan.
            Tokoh Miss Lu Muda dan Miss Lu Tua yang beretnis Tionghoa ini, menjadi kontras dengan tokoh-tokoh pribumi –sangat  Jawa yang terlihat dari nama, pola pikir ataupun sikap keseharian – yang dibuat Pranoto. Misalnya tokoh “penyelamat” utama, Bismo Narendro. Tidak cukup hanya dari nama, kebiasaan, serta memiliki ibu yang ahli membatik, untuk mengentalkan kesan wong Jawa, Bismo memilih profesi sebagai seniman Jawa yang mengajarkan nembang di paguyuban Seni Jawa “Arumdalu”. Selain itu, hal yang sangat Jawa, juga terlihat dari prinsip hidup Bismo dalam memilih pasangan yang terlihat dari kutipan berikut.   
     “...jangankan asing. Perempuan di luar suku Jawa saja aku berpikir untuk mengambilnya sebagai istriku. Aku ini laki-laki yang tidak mampu memahami perempuan dari suku yang berbeda. Aku tidak mau berbuat salah...! Makanya, aku memilihmu, sesama suku Jawa.” (Pranoto, 2003: 163)
           
            Kutipan tersebut, memperlihatkan pola pikir yang telah terinternalisasi dalam diri lelaki atau perempuan Jawa dalam memilih jodoh.[5] Kehadiran Bismo yang sangat Jawa dan mendominasi cerita lewat persahabatannya dengan Miss Lu Muda, menegaskan perbedaan antara “pribumi” dan “asing” (asli dan other). Tokoh Bismo dengan keluarga Jawanya –Shinta (kekasih), Tante Utari (calon mertua), ibu (biasa juga disapa Mbakyu), dan Seno Aji (sahabatnya)– menjadi  penting untuk melihat operasi peliyanan (the Other) tokoh beretnis Tionghoa, yang baru terbaca jika kita menghadirkan pribumi sebagai konsep “asli”. Hal tersebut memperlihatkan, novel ini masih memanfaatnya tradisi oposisi biner dalam membangung cerita yang termanifestasikan lewat tokoh-tokohnya. Miss Lu Tua , Miss Lu Muda dan Wang Shu Zhua, sebagai the Other dan tokoh Bismo, Utari, Shinta, dan ibu (biasa juga disapa Mbakyu) sebagai gambaran penduduk asli atau pribumi.    

Kecemasan dan Ambivalensi Miss Lu
            Ada tiga peristiwa politik penting yang dialami Miss Lu Tua terkait posisinya sebagai the Other. Pertama adalah berbagai policy pada masa Soekarno, G 30 S yang menewaskan suaminya, dan revolusi kebudayaan yang dialaminya pada saat ia “kembali” ke Cina.
            “...tahun enam-puluhan, pemerintah Seokarno memberlakukan policy-bahwa orang-orang Cina yang ada di Indonesia harus menjadi warga negara Indonensia. Bila tidak mau, mereka harus kembali ke Cina.” (Pranoto, 2003: 137)
            Policy yang memaksanya kembali ke Cina, “membentuk” Miss Lu Tua menjadi Other yang penuh kecemasan dan ambivalen. Ambivalensi tersebut secara eksplisit, terlihat lewat pilihan Miss Lu Tua untuk tidak mengganti nama Cinanya menjadi berbau Indonesia yang menjadi penanda sikap nasionalismenya. Tentu saja, hal tersebut bertolak belakang dengan kecintaannya terhadap Indonesia hingga membuatnya “gila”.                
                 “Oma saya mau jadi warganegara Indonesia. Cuma, oma saya... tidak mau mengganti nama Cinanya menjadi nama Indonesia. Padahal pemerintah Soekarno mengharuskan itu bukan? Setiap orang Cina yang telah menjadi warganegara Indonesia harus mengganti namanya dengan nama Indonesia sebagai bukti nasionalisme.” (Pranoto, 2003: 138)

            Pada pertengahan tahun 60-an, banyak orang Tionghoa yang mengganti nama Tionghoanya karena tekanan halus dari pemerintah yang mengisyaratkan laku tersebut sebagai bentuk “setia” kepada pemerintah Indonesia atau mengidentitaskan diri sebagai “orang Indonesia”. Hal tersebut sesuai dengan apa yang Ghia Nodia ungkapkan bahwa nasionalisme ibarat satu koin yang mempunyai dua sisi: pertama adalah politik dan sisi lainnya adalah etnisitas. Hubungan kedua elemen ini ibarat jiwa politik yang mengambil tubuhnya dalam etnisitas.[6]
            Dua sisi inilah yang bergerak mengitari Miss Lu Tua, politik berbasis etnis membuat ia menjadi korban kekerasan dari konsep nasionalisme sempit yang diterapkan pemerintah pada saat itu.[7] Apa yang telah dilakukan Miss Lu Tua untuk bangsanya seperti membantu para petani, berjuang untuk kemerdekaan dengan bekerja di dapur umum menyediakan makanan dan menjadikan rumahnya sebagai tempat persembunyian para pejuang, dihilangkan karena ambiguitas sikapnya. Tentu saja, sikapnya tersebut dibayar mahal dengan “dipulangkannya” ia ke Cina. Dan selepas itu, hidup Miss Lu Tua menjadi sangat tragis karena selepas dari Indonesia ia seperti kecemplung dalam neraka (hal.146) dan berada dalam kecemasan-kecemasan karena keinginannya untuk kembali ke bangsa yang telah membuangnya. 
            Setelah dipulangkan ke Cina, Miss Lu Tua mendengar bahwa kabar bahwa suaminya di Jawa, dibunuh warga dengan sangat keji. Mayatnya ditemukan dalam keadaan hancur, lidahnya menjulur dan lehernya hampir putus, bahkan matanya mereka cungkil hanya karena ia Cina sehingga dianggap pengikut Partai Komunis Indonesia(PKI). Kematian tragis Wang Shu Zhua (opa) memperlihatkan posisi serba sulit yang dialami etnis Tionghoa. Berbeda dengan istrinya yang mempertahankan nama Cinanya, Opa memilih “menjadi Indonesia” dengan mengganti namanya Wang Shu Zhua menjadi Wahyudi Saputra. Sikap nasionalisme yang tercermin lewat nama tersebut tidak dapat menyembunyikan kecinaannya, karena tampilan fisik yang berbeda dengan penduduk asli (pribumi) pada umumnya. Tampilan fisik yang membuatnya “dilabeli” komunis dan dibunuh karena Wahyudi Saputra tetap dilihat sebagai Wang Shu Zhua (Cina).
            Apa yang dialami Wang Shu Zhua (Wahyudi Saputra), memperlihatkan pilihan mengganti nama yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, tidak lantas membuat mereka sebagai bagian dari masyarakat “asli” (pribumi). Kematian Wang Shu Zhua, menegaskan bahwa etnis Tionghoa tetaplah Other yang dipandang asing dan terpisah sekalipun telah menyatakan diri sebagai orang Indonesia. 
            Peristiwa politik terakhir yang dialami Miss Lu Tua adalah revolusi kebudayaan yang dilakukan Mao Zedong pada 1966. Peristiwa ini melengkapi kebenciannya terhadap dunia politik yang hanya memberinya penderitaan. Teror, pembunuhan, penghancuran nilai warisan leluhur, dan pemerkosaan, yang menjadi menu bagi masyarakat Cina, terlihat dari kutipan berikut.
                 “...oma saya penganut ajaran Kong Hu Chu yang taat. Begitu ketahuan oma saya sedang melaksanakan ajaran Kong Hu Chu, ia langsung disiksa pasukan Red Guard sampai tubuhnya babak belur, tulang rusuknya patah sebelas, rambutnya mereka gunduli dan ibu saya hampir mereka perkosa. Ibu saya selamat karena ia pura-pura mati.” (Pranoto, 2003: 147)

            Kecintannya terhadap Indoensia dan kejamnya revolusi kebudayaan yang terjadi di Cina, membuat Miss Lu Tua menyesal karena “tidak menggangti namanya” dan meninggalkan Indonesia. Keputusan yang dibuatnya dengan emosional karena kekecewaannya terhadap pemerintah yang memberlakukan berbagai kebijakan berbau rasialis, membuatnya hidup dalam mimpi “menjadi Indonesia”. Pengusiran karena pilihan politik dan kematian suaminya menimbulkan rasa traumatis sehingga keinginan untuk “pulang” terus dipendamnya hingga membuat ia “gila”.
                 “Oma ingin sekali kembali ke Indonesia, pada saat oma tidak bisa kembali ke Indonesia, kecintaannya pada Indonesia membuat ia “gila” karenannya... Ia menyadari sepenuhnya bahwa tanah airnya adalah Indonesia, bukan negeri Cina.” (Pranoto, 2003:148)
            ...
                 “...mereka...tidak punya masa lalu seperti saya. Perempuan Cina Indonesia yang dipulangkan ke Cina... karena dianggap membangkang, melanggar hukum....”
                 “...memang sudah berlalu. Tetapi, sejarah mencatat itu. Bagi saya, itu sejarah hitam... padahal saya sangat mencintai Indonesia. Saya ingin menjadi residen dan mati di Indonesia” (Pranoto, 2003: 211-212)

Simpulan
Proses pembentukan identitas kelompok seringkali dilakukan dengan mengontraskan identitas kelompok tersebut dengan yang dianggap bukan termasuk di dalam kelompoknya. Sebagai negara yang sangat plural, identitas Indonesia seharusnya bergerak dalam ruang ketiga atau ruang ambang yang berusaha menghindari oposisi biner, serta mengambil wajah dari hibriditas dan meninggalkan konsep “asli” dan “bukan asli”. Namun, berkaca dari novel Miss Lu karya Naning Pranoto, terlihat bahwa konsep “asli” dan “bukan asli” masih menjadi karakteristik kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperti PP-10, memperlihatkan bahwa etnis Cina masih dianggap “tamu” yang harus dibatasi geraknya dan “asing” sehingga perlu untuk dibuat “menjadi Indonesia” salah satunya dengan mengganti nama Cinanya menjadi lebih Indonesia.
Miss Lu Tua, memperlihatkan sosok penuh ambivalensi dan kecemasan akibat dari praktik pelabelan pribumi vs nonpribumi. Ia merepresentasikan bagaimana politik dengan berbagai macam pembenaran, membuatnya hidup dalam kecemasan-kecemasan karena sikap menduanya. Kecintaannya pada Indonesia yang ia mentahkan sendiri dengan penolakannya untuk mengubah nama Cinanya menjadi lebih Indonesia, menunjukan ambivalensi sosok Miss Lu. Pemaknaan nasionalisme secara sempit yang diimplementasikan dengan peraturan ganti nama bagi etnis Cina membuat posisi etnis minoritas ini menjadi serba sulit, karena pilihan apapun dibuatnya, tidak lantas membuat mereka diterima sebagai bagian dari Indonesia.
Kematiaan Wang Shu Zhua suami Miss Lu Tua yang demi membuktikan nasionalismenya mengubah nama menjadi Wahyudi Saputra adalah bukti kesia-sian pilihan “menjadi Indonesia”, karena ia tetap menjadi Other atau asing. Namun, pilihan untuk tidak mengganti nama yang dilakukan Miss Lu juga membuatnya “mati” karena kehidupan Miss Lu tertinggal di Indonesia yang dianggap sebagai tanah airnya. Sehingga membuat Miss Lu Tua  “gila” karena tergila-gila pada Indonesia yang telah membuangnya. Kegilaan, kecemasan, dan keinginan untuk pulang, menegaskan ambivalensi sosoknya, karena di satu sisi ia benci dengan pemerintah yang membuat berbagai aturan berbau rasialis, namun di sisi lain ia tak bisa melupakan Indonesia sebagai rumah yang membuat ia selalu ingin “pulang”. Keinginan untuk pulang, menjadi residen, dan mati di Indonesia hanya menjadi mimpi bagi Miss Lu yang lebih dulu mati di tanah Cina sebelum ia sempat melihat kembali rumahnya.
Peristiwa-peristiawa dalam novel Miss Lu, menunjukan kegagalan asimilasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa. Pengalaman pahit terkait etnis Tionghoa yang terjadi tahun ’98 membuktikan masih langgengnya dikotomi pribumi dan nonpribumi. Hal tesebut menjadi ironi karena terjadi di tengah bangsa yang mengaku berbhineka tunggal ika dan kerap memperlihatkan wajah ramah kepada dunia. Dengan demikian, pemaknaan kembali kata nasionalisme dan keindonesiaan menjadi penting di tengah upaya mewujudkan Indonesia yang multikultur.
Kemunculan multikulturalisme sebagai koreksi atas dominasi tunggal yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap minoritas, memberikan ruang bagi kelompok “tertindas” untuk menyuarakan pikiran, pendapat, dan menunjukan identitasnya sebagai satu bagian dari masyarakat. Bukan sebagai the other yang dianggap asing dan berada di luar kelompok masyarakat –dalam scope yang lebih luas disebut negara –atau komunitas tertentu.  

 Bibliografi   

Azra, Azyumardi. (1994). Antara Kesetiaan dan Pembenturan dalam Jurnal     Kalam edisi 3-1994.
Budianta, Melani. (2007) “Aspek Lintas Budaya dalam Wacana Multikultural”. Makalah yang belum disunting untuk seminar kajian Wacana dalam Konteks Multikultural dan Perspektif Multidisiplin, FIB UI.
_____. (2003). “Sastra dan Interaksi Lintas Budaya” dalam Manake Budiman dan Dhita Hapsarani (editor) Cakrawala Tak Berbatas. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
Hunter, Thomas. (2006) “Indo sebagai Other, Identitas, Kecemasan, Ambiguitas dalam Sala Asoehan” dalam Keith Foulcher dan Tony Day (editor) Clearing A Space, Kritik Pascakolonial tentang Sastra Indonesia Modern. Jakarta: Yayasan Obor.   
Pranoto, Naning. (2003). Miss Lu; Puteri Cina yang Terjebak Konflik Etnik dan Politis. Jakarta: Grasindo 
Supriono, J. (2004) “Mencari Identitas Kultur Keindonesiaan, Upaya Memahami Teori Liminalitas Homi K. Bhabha” dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (editor) Hermeneutika Pascakolonial Soal Identitas. Yogyakarta: Kanisius.
Setiono, Benny. G. 2003. Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: Elkasa.
Suyadinata, Leo. (1999) “Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia”, Wacana.
Vol.1. No.2, Oktober 1999.
Yogi, Stan. (1996) “You Had To Be One or The Other” Oppositions and Reconciliation in John Okada’s No-No Boy, Melus Volume 21 number 2, http://www.jstor.org/stabel/467950 diakses 23 Maret 2009




     [1] Novel ini berlatar Seattle, dengan tokoh pemuda Nisei 25 tahun, Ichiro Yamada. Untuk membuktikan loyalitasnya sebagai warga Amerika, pemerintah Amerika yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt, memberikan tujuhbelas pertanyaan yang inti dua diantaranya; 1) Maukah berjanji untuk mengabdi kepada pemerintah Amerika untuk bertempur melawan Jepang, 2) Maukan berjanji untuk setia pada kemerintah Amerika atas nama apapun melebihi kesetiaan kepada kaisar Jepang. Kedua pertanyaan ini dijawab no-no oleh Ichiro dan karena itu ia ditahan selama dua tahun dan dikucilkan karena tidak dianggap loyal kepada pemerintah Amerika. Sedangkan Kenji menjawab yes-yes dan harus berperang melawan Jepang hingga ia harus kehilangan kakinya, namun tetap mendapat diskriminasi dari tampilan fisiknya yang sangat Jepang. Tragedi Kenji ini, menyadarkan bahwa usaha golongan Nikkei untuk membuktikan loyalitasnya kepada pemerintah Amerika dibanyar tidak hanya fisik (cacat atau meninggal) tapi juga psikologi bagi mereka yang sangup bertahan. 
     [2] Lihat Melani Budianta, “Sastra dan Interaksi Lintas Budaya”, dalam Cakrawala Tak Berbatas, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok. 2003.
     [3] Selama ini, keberadaan etnis Tionghoa hanya berdasarkan pada hasil temuan benda-beda kuno seperti tembikar Tiongkok, Kapak batu yang memiliki persamaan dengan kapak batu giok/zamrud yang ditemukan di Tiongkok, genderang perunggu yang dikembangkan di Yunnan, dari berbagai temuan tersebut ditarik kesimpulan bahwa hubungan lalu lintas pelayaran antara orang Tionghoa dari tiongkok denga Nusantara telah berlangsung sejak zaman purba. (Setiono, tanpa tahun: 17-18)
     [4] Beberapa pendapat terkait pengesahan PP-10 yang dilakukan oleh Soekarno dikarenakan tekanan dari militer dan parta-partai Islam. Pedagang eceran di daerah yang didominasi oleh etnis Tionghoa ini , sangat merugikan pedagang Islam –yang umumnya berkiblat ke NU dan Masjumi–untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. Sehingga, dikeluarkannya peraturan ini sangat menguntungkan mereka. Mengenai PP-10 dapat dibaca dalam Benny G. Setiono , Tionghoa dalam Pusaran Politik, hal. 791-795.
     [5] Hal tersebut saya alami sendiri karena sebagai “perempuan Jawa” –walau lahir dan besar di Jakarta– saya kerap mendapat wejangan untuk memilih jodoh dari suku yang sama (Jawa) dan menghindari mereka yang berada di luar “Jawa”.
     [6] Pendapat  Nodia ini saya kutip dari tulisan Azyumardi Azra, “Antara Kesetiaan dan Perbenturan” dalam Jurnal Kalam edisi 3 – 1994. Sedangkan tulisan lengkap Nodia “Nationalism dan Democracy” dapat dilihat di Journal of Democracy (Vol.3, No. 4. 1992)
     [7] Kekerasan yang digunakan untuk mewujudkan nasionalime dan “keindonesiaan” tersebut, mengingatkan saya akan tesis Anderson (2002), Imagine Communities yang membongkar banyak kesadaran palsu tentang bangsa dan kebangsaan terutama bangsa dan kebangsaan yang dipupuk oleh kekerasan. Lihat pengantar Daniel Dhakidae dalam terjemahan buku Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang). 2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist. Salah satu simpulan Dhakidae terhadap buku Anderson tersebut adalah semakin kekerasan dipakai untuk mempertahankan bangsa, maka semakin bangsa dan kebangsaan yang diperoleh dengan proses semacam itu membenarkan tesis komunitas-komunitas terbayang (hal. xii)



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menulis Dongeng

Lindungi Hak Kami sebagai Konsumen dan Nasabah Bank! (Mempertanyakan SOP transaksi perbankan di Indomaret)

"Yang Fana adalah Waktu, Kita Abadi"